LIFE

LIFE

Senin, 05 November 2012

Eksploitasi Sumberdaya Alam Papua Melalui Proyek MIFEE (The Merauke Integrated Food and Energy State)

Papua adalah bagian dari daerah Indoesia yang terkenal dengan sumberdaya alamnya berupa pangan lokal , kayu hutan, dan tambang emas. Selama lebih dari satu dekade, penduduk asli Papua telah mengalami penderitaan dibawah militerisasi, pelanggaran HAM, eksploitasi, dan diskriminasi. Salah satu kasus yang saya angkat kali ini mengenai proyek MIFEE (The Merauke Integrated Food and Energy State) yang mencakup 1,28 juta hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua bagian selatan. Proyek ini diluncurkan Menteri Pertanian secara resmi pada tanggal 11 Agustus 2010. MIFEE adalah himpunan perkebunan komersial yang dimaksudkan agar menjadi bagian dari visi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk “feed Indonesia, feed the world (lumbung pangan indonesia, lumbung pangan dunia”. Komoditas utama yang diproduksi adalah kayu, kelapa sawit, jagung, kacang kedelai, dan tebu.

Sejauh ini, ada setidaknya 36 investor yang telah mengantongi izin konsesi. Kebanyakan dari investor adalah perusahaan Indonesia, akan tetapi perusahaan Jepang, Korea, Singapura, dan Timur Tengah juga ambil bagian . Ada beberapa indikasi bahwa investasi tersebut cenderung dilaksanakan secara berlebihan, melampaui kapasitas dari wilayah yang ditargetkan sebelumnya. Disinilah peran institusionalis aktor-aktor eko-politik, akumulasi pengetahuan eko-politik dan implementasi kebijakan lingkungan yang meningkatkan signifikansi di area eko-politik (Bluhdorn, 2007:251). Aktor-aktor politik disini adalah pemerintah dan para investor.

Proyek ini menimbulkan ancaman bagi kelangsungan ekonomi, sosial, dan budaya dari masyarakat asli bagian Selatan Papua. Namun masyarakat setempat tidak memiliki informasi cukup yang mereka perlukan untuk mengetahui dampak dari MIFE. Akibatnya mereka berada di posisi-posisi (bargain) yang lemah menghadapi perusahaan investor yang kuat dan efektif. Pelaku utama dalam MIFE memiliki koneksi politik. Comexindo Group, misalnya dimiliki Djojohadikusumo, saudara mantan jenderal kopasssus dan menantu Suharto, Prabowo Subianto . Gambaran diatas juga dijelaskan Joan Martinez Alier (2002) dalam definisi political ecology sebagai studi konflik distribusi ekologi. Maksudnya adalah konflik terjadi karena over access dan kontrol lebih pada sumberdaya alam khususnya sumber kehidupan. Kecenderungan kelompok yang memiliki power (rich groups) lebih dominan untuk mengontrol sumberdaya (Escobar, 2006:7-8).

Dampak dari proyek MIFEE pada sektor ekonomi, sosial dan budaya antara lain, pertama, kesenjangan sosio-kultural. Sebuah laporan dipublikasikan pada tahun 2010 oleh PUSAKA (LSM di Jakarta) tentang rancangan MIFEE yang tidak memberikan lapangan pekerjaan maupun pendidikan maupun pengembangan bagi penduduk asli. Hal ini disebabkan cara hidup penduduk di hutan sebagai sekelompok pemburu bukan untuk bertani dengan tujuan komersial. Mereka juga tidak dibekali pengetahuan teknis yang diperlukan di lapangan. Kedua, migrasi. Populasi di Kabupaten Merauke berkisar antara 230.000-250.000, jumlah ini tidak mencukupi kebutuhan tenaga kerja MIFEE. Beberapa perkiraan kasar meramalkan kenaikan populasi Merauke saat ini hingga dua kali lipat pada saat pelaksanaan program. Perubahan demografi ini membawa implikasi sosial ekonomi yang amat besar. Dengan kedatangan pekerja migran akan mendesak penduduk asli berpindah dari tanah adat dan mata pencaharian mereka, membawa mereka pada perubahan drastis atas cara hidup dan budaya mereka. 

Ketiga, keamanan pangan dan energi. Aktor politik yaitu pemerintah dan perusahaan investor adalah bagian integral dari politics of simulation dimana late modern society mengatur untuk sustain tetapi semakin berkembangnya berubah menjadi unsustainable . Saya melihat disini kondisi unsustainable tejadi karena eksploitasi sumberdaya yang dilakukan MIFEE tidak dilandasi kepentingan keamanan pangan dan energi namun lebih pada kepentingan ekonomi dan politik. Ini bisa dilihat dari proyek yang dicurahkan pada perkebunan kayu industri (lebih dari 970.000 ha), kelapa sawit (lebih dari 300.000 ha), dan tanaman pangan (69.000 ha) . 

Keempat, dampak lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian. Proyek MIFEE diperluas hingga merambah wilayah lingkungan yang disebut “Trans-Fly” dibagian selatan Papua, berbatasan dengan sungai Digul dan Fly. Wilayah Trans Fly mencakup air tawar dan sungai yang mengalir menuju wilayah selatan. Hal ini kemungkinan berakibat pencemaran limbah beracun pada sungai dan aliran yang memasok air minum dan ikan pada penduduk. Selain itu Greenomics memperkirakan jika pemerintah meneruskan rencananyamembangun 1,6 juta hektar lahan di Merauke, 1,1 juta hektar diantaranya tadinya berasal dari konvensi lahan yang merupakan hutan-hutan primer . Penggunaan secara berlebihan ini akan memperlemah kemampuan komunitas lokal untuk beradaptasi dengan perubahan iklim di masa depan. Gambaran diatas berkaitan dengan konsep pilihan rasional dimana unrenewable resources yang tergolong limited membuat pemikiran setiap individu menjadi tidak rasional. Kebebasan mengakses ini menjadi sebuah tragis untuk masyarakat sekitar (McCay,dkk.1987:4). 

Kelima, permasalahan keamanan dan potensi konflik. Dari segi vertikal, pihak militer yang banyak bekerjasama “dibelakang” dengan perusahaan sering memaksa atau membujuk masyarakat untuk menerima investasi MIFEE di lahan mereka. Sementara dari segi horizontal, sering terjadi pertentangan antara penduduk asli Papua dengan para pendatang, dan antara desa-desa, kelompok suku (klan) atas kepemilikan tanah. Misalnya bentrokan penduduk asli yang menolak proyek dengan petani pendatang yang cenderung menyambut kesempatan dari proyek tersebut . Keenam, pengalaman masyarakat akar-rumput dalam hubungannya dengan MIFEE. Pertengahan tahun 2011, ijin sudah berjalan dan dilindungi oleh hukum internasional (Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat). Namun hak itu tidak diimplementasikan dalam sistem hukum di Indonesia. Bahkan hak masyarakat menentang proyek dianggap tidak efektif untuk alasan yang berbeda. 

Kesimpulan pada kasus ini MIFEE menggambarkan tantangan dan ancaman yang nyata pada hak-hak sosial dan ekonomi penduduk asli Papua. Akses sumberdaya yang bebas dan tergolong limited menjadi incaran berbagai pihak dengan kepentingannya masing-masing. Tindakan manusia menjadi tidak rasional karena hanya mementingkan kepentingan ekonomi semata (pribadi) tanpa melihat kesejahteraan masyarakat setempat. Hubungan kekuasaan dari sisi pemerintah dan investor perusahaan cenderung meremehkan penduduk asli yang dinilai tidak memiliki pengetahuan cukup/skill untuk mengelola sumberdaya secara sustainable. Sehingga konservasi atau pengaturan sering diambil alih para elit politis yang memiliki power lebih besar. Padahal kenyataannya proyek MIFEE malah membuat ekologi menjadi unsustainable, seperti kerusakan alam, kemiskinan masyarakat, intimidasi, diskriminasi, hilangnya nilai kultur dan lain lain. 

Disini saya sebagai mahasiswa antropologi menawarkan solusi atas konflik MIFEE dengan mempertemukan ketiga pihak yang berkaitan: penduduk asli Papua, pemerintah daerah, dan investor perusahaan. Pertama, pemerintah harus tahu bahwa setiap masyarakat beserta kebudayaannya memiliki indigenous knowledge tersendiri untuk memperbaharui sumberdaya alam mereka agar tetap sustainable. Dari sini pemerintah bisa menggabungkan indigenous knowledge dengan pengelolaan perkebunan secara finansial. Seperti pendirian perusahaan otonom oleh local communities. Tentunya dengan berbekal pengetahuan memadai yang diberikan pemerintah. Kedua, sumberdaya alam bisa dimanfaatkan untuk PAD namun tidak merugikan penduduk asli Papua. Misalnya local communities tetap mendapat hak atas tanah mereka dengan batas-batas sesuai peraturan yang disepakati seluruh pihak. Selain itu dalam pendirian perusahaan pasti ada masyarakat yang dirugikan, entah pengaruh polusi, kenyamanan atau batas wilayah. Inilah yang mesti ditanggulangi pemerintah dengan memberi jaminan sosial atau ganti rugi seperti dengan mempekerjakan masyarakat sebagai pegawai atau keharusan perusahaan membangun fasilitas di kampung. Ketiga, pemerintah harus bisa mengakomodir kepentingan yang berbeda antara penduduk asli dengan pekerja migran. Keempat, monitoring pengelolaan SDA secara berkala yang dilakukan pemerintah. 

DAFTAR PUSTAKA 

JURNAL 
McCay, B.J. dan James M.Acheson. 1987. “The Question of The Commons”. Arizona: The University of Arizona Press 

Escobar, Arturo. 2006. “Difference and Conflict in the Struggle Over Natural Resources: A political ecology framework”, 49(3) pp 6-13. 

Society for International Development Asian Human Right Commission, dkk. 2010/2011. “Hak Asasi Manusia di Papua”. Franciscans Internasional 

Rahud, A. Waif. 2009. “Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal Sebagai Sumber Pangan Alternatif di Papua. Jayapura: Jurnal Litbang Pertanian 

Ahimsa, Heddy Sri. 1994. “Antropologi Ekologi: Beberapa Teori dan Perkembangannya”. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada 

Bluhdorn, Ingolfur. 2007. “Sustaining the Unsustainable: Symbolic Politics and the Politics of Simulation”, Vol.16, No.2, pg 251-275. Environmental Politics

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar